REVISI UU PEMILU, PARLEMEN HARUS MAMPU BERTINDAK SEBAGAI NEGARAWAN

UU Pemilu

UU Pemilu

Jakarta -  Pernyataan  Ketua Tim Perumus RUU Pemilu Gede Pasek Suardika dalam rapat bersama pemerintah, Senin (2/4) lalu bahwa parpol di parlemen otomatis menjadi peserta pemilu mendapat tanggapan serius dari Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS), Denny Tewu.

Menurut dia,  UU Pemilu No 10 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 2 dan penjelasannya sudah jelas mengatakan, bahwa peserta pemilu tahun 2009 dapat menjadi peserta pemilu berikutnya atau pemilu 2014, tanpa menyebutkan apakah partai tersebut di dalam parlemen atau di luar parlemen. “Jadi kalau dalam revisi tersebut yang otomatis menjadi peserta pemilu hanyalah partai yang di dalam parlemen, maka jelas itu melanggar hak asasi partai peserta pemilu 2009 khususnya yang non parlemen RI,” tandasnya.

Dia menilai, pernyataan kebijakan tersebut sangat tidak patut dan jauh dari sifat kenegarawanan karena telah mendiskriminasikan partai peserta pemilu 2009 yang non parlemen yang seharusnya memiliki hak yang sama dengan parpol yang ada di parlemen bila mengacu pada UU Pemilu No 10 Tahun 2008 yang akan direvisi.

Dalam UU Pemilu yang belum direvisi, lanjut Denny,  hak parpol yang ada di parlemen dan non parlemen seperti PDS memiliki hak yang sama. “Jadi apabila hak kami dihilangkan dengan harus mengikuti verifikasi sementara mereka lolos otomatis tanpa verifikasi, maka jelas itu hanya menguntungkan sepihak dan jelas sekali sangat diskriminatif dan melanggar asas kepatutan,” ulang dia mengingatkan.

“Seharusnya Anggota Parlemen RI yang sekarang ini membuka file pengalaman pembuatan RUU Pemilu pada Pemilu sebelumnya, saat itu diputuskan bahwa hanya Partai yang memiliki Legislator di DPR-RI saja yang boleh otomatis menjadi Partai Peserta Pemilu Tahun 2009, namun karena merasa diperlakukan tidak adil maka Parpol Peserta Pemilu sebelumnya yang non Parlemen menggugat keputusan tersebut di MK yang akhirnya menghasilkan ; ‘ Semua Parpol peserta pemilu sebelumnya dan yang berbadan hukum dibolehkan ikut menjadi peserta pemilu’. Mengapa mereka harus menjadi seperti keledai yang jatuh berulang-ulang pada lobang yang sama,” sindirnya.

Dia juga menyoroti bahwa lamanya rentang waktu diselesaikannya UU Pemilu karena masing-masing parpol, khususnya yang merasa dirinya besar, memiliki strategi untuk tetap bertahan dengan cara menghilangkan partai-partai  yang dianggap kecil, walaupun jelas melanggar teori proporsionalitas dan berarti menghilangkan nilai dan semangat Bhineka Tunggal Ika, seperti penetapan Parliementary Threshold (PT) yang tinggi, padahal sesuai perhitungan ilmiah dari Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) bahwa di NKRI yang majemuk, dimana masyarakatnya tersebar diberbagai kepulauan secara tidak merata jumlahnya dan Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia, maka ambang batas (PT) yang  proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis adalah PT 1,03 % ( satu koma nol tiga persen), sehingga untuk mendukung sistem Presidensial dapat diperkuat dengan pembatasan Fraksi di Parlemen misalnya cukup dengan 3 Fraksi saja yaitu; Fraksi Pemerintah, Fraksi Oposisi dan Fraksi Independen. Fraksi yang sedikit dengan multi partai terbukti sukses di jalankan di Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota di Seluruh Indonesia tanpa ada masalah yang berarti hingga saat ini.

“Bila tidak disikapi serius maka segala kemungkinan bisa saja terjadi apabila para Legislator di Parlemen RI tidak mampu berprilaku sebagai Negarawan, dan hanya berpolitik secara transaksional tanpa kejujuran dan semangat nilai ideologi kebangsaan yang melandasi konsep berpikir mereka. Seharusnya partai-partai tengah dan kecil di Parlemen menyadari  kehancuran mereka sendiri  jika merasa puas hanya dengan diberikan ‘permen’, dan ini akan mengancam perasaan kesatuan kita”. tegasnya lagi. (admin)

 

Share to :

Share    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*