GBK

Jakarta -  Sekitar 2,5 juta umat kristiani berdoa secara serempak untuk kebangkitan Indonesia, termasuk agar negara ini terhindar dari bencana.

Doa bersama tersebut merupakan bagian dari kegiatan World Prayer Assembly (WPA) atau doa akbar sedunia yang dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis 17 Mei 2012.

Ketua Panitia WPA Bambang Widjaja mengklaim kegiatan doa akbar di GBK dihadiri sekitar 100.000 orang.

“Kegiatan doa akbar sedunia ini disiarkan sejumlah televisi, sehingga umat yang berdoa akan semakin banyak,” katanya, Kamis 17 Mei 2012.

Dia mengatakan doa akbar itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu mendoakan bangsa Indonesia dan dunia.

Doa untuk Indonesia antara lain agar negara ini terhindar dari bencana, memiliki pemerintahan yang bersih, dan terciptanya kebangkitan ekonomi.

Adapun doa untuk dunia antara lain tertuju bagi anak-anak yang hidup dalam risiko, lingkungan hidup, dan penegakan hukum.

Rangkaian WPA 2012 dimulai pada Senin 14 Mei di Sentul International Convention Center yang diikuti 9.000 peserta. Dari jumlah itu, sekitar 2.500 orang di antaranya adalah pimpinan gereja dari 86 negara.

Dari jumlah itu, sebanyak 2.500 orang di antaranya adalah pimpinan gereja dari 86 negara. Hari doa global pertama kali digelar di Korea Selatan pada 1984 yang dihadiri 3.000 peserta.

“Peserta doa akbar di Indonesia lebih banyak, sehingga diharapkan efeknya pun lebih besar,” ujar Bambang.

Dia juga menyatakan, bahwa  penyelenggaraan WPA didukung oleh Konfederasi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI).

(Sumber: http://www.bisnis.com)

DPR RI

Jakarta – DPR akan membentuk tim hukum untuk menghadapi uji materi Undang-undang (UU) Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sudah tentu Dewan perlu mempersiapkan diri dengan membentuk tim kuasa hukum yang akan mewakili kepentingan DPR dan memberikan tanggapan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan di RUU Pemilu,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie dalam pembukaan sidang Paripurna DPR, Senin (14/5/2012).

Marzuki mengatakan, nantinya dalam persidangan MK, DPR harus bisa mempertahankan poin-poin yang sudah diputuskan dalam UU Pemilu. Pasalnya seluruh poin yang dipermasalahkan di MK sudah dibahas dalam fraksi-fraksi DPR.

“DPR harus mempertahankan karena substansi yang diujimaterikan telah dibahas sangat intensif oleh Pansus maupun fraksi. Namun demikian persiapan Pemilu 2014 tidak boleh surut dengan adanya poses ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, beberapa partai nonparlemen mempermasalahkan beberapa point dalam UU Pemilu. Salah satu poin yang dipermasalahkan adalah mengenai Parliamentary Treshold (PT) 3,5 persen yang diberlakukan secara nasional.

Dengan permasalahan itu, partai nonparlemen mengajuka uji meteri ke MK atas UU Pemilu. Selain itu mereka menunjuk kuasa hukum yakni Yusril Ihza Mahendra untuk mengawal uji materi itu. [mah]

(Sumber:  inilah.com)

Bigman sirait

Jakarta – PDS  tetap masih ada harapan jika  mampu menampilkan PDS dengan paradigma yang baru, sehingga PDS harus terrlihat sudah ganti baju dengan kader-kader yang memiliki integritas. Pendeta Bigman Sirait, Gembala Gereja Reformasi Indonesia menyampaikan hal ini kepada Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS), Denny Tewu,  dalam pertemuan informal pada Rabu (25/4) di Jakarta.

Bigman juga mengatakan, lanjut Denny, agar PDS mengajak semua pihak untuk mendukung “Partai Ungu” ini dengan semangat rendah hati, dan jangan terkesan sombong.

“Dia juga siap menjadi penasehat PDS yang tidak harus terstuktur. Dia bisa diminta pendapatnya sebagai Hamba Tuhan,” terang Denny lagi seraya melanjutkan kalau Bigman bersedia mencarikan kader-kader  ke depan yang telah dikenal memiliki kualitas, prestasi dan integritas yang dapat mengangkat kepercayaan orang terhadap PDS.

Dalam suasana silaturahmi ini juga Pendeta Bigman mengusulkan pada Denny bahwa PDS perlu memiliki Dewan Pakar yang dikenal dan dapat memberikan arahan yang baik untuk perjalanan PDS kedepan.

Terkait soal integritas Denny menggambarkannya sebagai wujud dari kasih Agape. Dalam integritas itu ada sikap profesional, takut Tuhan, dapat dipercaya dan anti korupsi. (admin)

UU Pemilu

Jakarta -  Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru memungkinkan adanya jual beli suara dalam perhitungan kursi parlemen daerah.

“Aturan paliamentary treshold (PT) yang diberlakukan secara nasional memungkinkan adanya jual beli suara antar partai yang tidak lolos PT dan partai besar,” kata Sebastian dalam dialog publik “Menyongsong UU Pemilu Baru dan Prospek Politik Daerah yang diadakan Seven Strategic Studies di Jakarta, Rabu (25/4).

Sebastian menjelaskan, partai yang memenangi pemilu DPRD di daerah tertentu, namun gagal mencapai PT nasional, tidak akan diikutkan dalam perhitungan kursi di parlemen daerah. Suara hilang inilah, yang menurut Sebastian akan berpotensi untuk diperjualbelikan.

“Jual beli ini mungkin saja terjadi, karena masyarakat tidak akan tahu jumlah riil suara yang didapatkan partai untuk parlemen daerah yang tidak lolos PT nasional,” katanya.

Tidak diketahuinya jumlah suara dari partai yang tidak lolos PT, menurut Sebastian, akan menyebabkan pengawasan oleh masyarakat sipil dan Badan Pengawas Pemilu akan sulit dilakukan.

“Peluang inilah yang akan dimanfaatkan calon legislatif parlemen daerah, yang mendapat suara banyak, namun partainya tidak memenuhi persyaratan PT, untuk menjual suara agar dana yang sudah dia keluarkan untuk kampanye bisa kembali,” kata Sebastian.

Revisi Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada  Kamis (12/4).

Pada UU baru, PT dinaikkan satu persen menjadi 3,5 persen dan diterapkan secara nasional.   Simulasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menunjukkan, jika Pemilu 2009 menerapkan PT secara nasional, maka 15 partai yang saat ini hanya mendapat kursi parlemen di daerah, tidak akan memperoleh kursi tersebut.
Hal tersebut mengakibatkan hanya ada sembilan partai yang memperoleh jatah di dewan legislatif daerah maupun pusat. [Ant/L-8]

(Sumber: www.suarapembaruan.com)

GAMKI

Jakarta – Menpora  Andi Mallarangeng hari Senin (23/4) malam menghadiri Ibadah Syukur Yubileum yang diadakan GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) di Kirana Room Hotel Kartika Chandra. Pada acara yang digelar untuk memperingati HUT ke 50 GAMKI ini Menpora berpesan agar GAMKI yang lahir sebagai anak sejarah  tetap menjalankan tugasnya mengawal  bangsa ini.

“Selamat  ulang tahun kepada GAMKI yang tetap bertahan sejak lahir di tahun 1962. Selamat Yubileum GAMKI. Lahirnya GAMKI di saat negara masih rapuh, situasi politik pada masa itu yang sangat rawan hingga saat ini, menunjukkan semangat orang muda yang terus berkembang, kata Menpora.

GAMKI yang pernah vacum selama 12 tahun dan bangkit kembali diharapkan menjadi kawah Candra Dimuka dan mempersiapkan anggota menghadapi tantangan ke depan,  untuk menghadapi globalisasi di depan mata kita. Pada tahun 2015 kita masuk ASEAN Community, lanjutnya. “Pada masa itu nanti pemuda Indonesia harus mampu bersaing dengan pemuda-pemuda dari luar negeri. Diharapkan  GAMKI tetap mengawal dan menjadi bagian sejarah bangsa ini hingga 50 tahun ke depan,” tambah Menpora.

Sementara itu Ketua Umum GAMKI Michael Wattimena menjelaskan,  GAMKI berdiri pada 23 April 1962. GAMKI merupakan bagian bangsa dan saat ini GAMKI melakukan konsolidasi. Ikut memberi kata sambutan Senior GAMKI Alex M. Paath yang menceritakan tentang sejarah dan kepemimpinan GAMKI.

Ikut memberi sambutan juga, Ketua KNPI Taufan Rotorasiko, yang  mengatakan salut dengan slogan GAMKI ora et labora yang berarti berdoa sambil bekerja. Untuk itu, Taufan mengajak para undangan mendoakan para presiden dan pemimpin di departemen. Dia juga akan menampung aspirasi GAMKI. Hadir dalam acara ini Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun dan mantan Ketua Umum GAMKI, Amir Sirait.

Acara HUT ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Michael Wattimena, yang diserahkan kepada Menpora. Dalam kegiatan bertema Hendaklah Kamu Berakar dan Bertambah Teguh  ini Menpora didampingi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Alfitra Salamm.  (rma)

(Sumber: kemenpora.go.id)

Buku Panduan PDS

Buku Panduan yang dikeluarkan oleh Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah hasil keputasan Munaslub di Manado, yang merupakan keputusan tertinggi PDS dan Hasil Keputusan Rapimnas I di Medan yang juga merupakan keputusan tertinggi setelah Munas / Munaslub. Hingga saat ini keputusan yang ada di dalam buku panduan PDS masih berlaku dan belum pernah diganti untuk hal-hal yang serupa.

Buku Panduan merupakan kumpulan hasil Munaslub Manado dan Rapimnas PDS dimana sudah termasuk AD/ART PDS dan berbagai keputusan serta peraturan partai terhimpun di dalamnya. Ibarat UUD’45 harus dilengkapi dengan undang-undang dan berbagai Peraturan Pemerintah  dan sebagainya, demikian juga AD/ART Partai perlu dilengkapi dengan Peraturan Partai dan berbagai kebijakan teknis untuk melengkapinya.

Kami mengawali tulisan ini dengan mengangkat Buku Panduan tersebut, karena di dalamnya ada acuan, ada dasar hukum untuk mengambil/menetapkan sebuah tindakan dalam menjalankan roda partai.

Untuk proses penetapan calon kepala daerah semuanya diatur dalam peraturan partai mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) halaman 170 dalam buku panduan partai.

Tahapan demi tahapan dalam proses penjaringan hingga penetapan calon kepala daerah jelas telah diatur dalam peraturan partai tersebut dan seharusnya dipatuhi oleh segenap pengurus PDS di semua tingkatan.

Belakangan ini beredar kabar burung yang ditiupkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab perihal Pilkada DKI. Seolah menyatakan bahwa DPP PDS tidak mematuhi hukum. Di sini ingin kami nyatakan , bahwa Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)
bukanlah forum pengambilan keputusan. Hirarkis forum pengambilan keputusan bisa dilihat dalam ART PDS Bab XIV Pasal 52 Ayat 2 (dalam buku panduan hal 104).

Penetapan seorang calon kepala daerah, tidak akan dilakukan secara sepihak. Tim Pilkada PDS yang terdiri dari Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum  DPP PDS, Ketua Pilkada dan Ketua DPW / DPC setempat, akan mempertimbangkan berbagai hal termasuk waktu yang tepat untuk memutuskan maka, keputusan terakhir diambil dengan berbagai pertimbangan yang diketahui oleh semua pihak termasuk ketua DPW / DPC setempat.

Khusus Pilkada DKI. DPP PDS tidak akan melakukan tindakan caretaker tanpa pertimbangan yang matang. Dari awal pertemuan dengan tim Pilkada PDS, Ketua DPW PDS DKI hanya memiliki satu opsi mendukung satu nama, sementara tim yang lain mengajukan beberapa opsi. Dengan memikirkan tenggang waktu yang tersedia sangat terbatas dan melihat dukungan dari partai lainnya atas pasangan yang diajukan, maka tim Pilkada PDS memutuskan mendukung Alex-Nono yang saat itu berkoalisi dengan Golkar dan PPP. Inilah suara mayoritas tim Pilkada PDS. Sementara kita tahu calon lainnya belum jelas berkoalisi dengan partai yang mana. Kita pun tahu dan melihat, bahwa saat itu situasi sangat dinamis dan umumnya partai-lain lain menetapkan pilihannya di saat terakhir penutupan pendaftaran.

Tindakan caretaker diambil terkait dengan aturan KPUD bahwa yang mendaftar haruslah DPW dengan Rekomendasi DPP. Oleh karena DPW PDS DKI saat itu  hanya memiliki satu opsi dan tidak menerima opsi lainnya, maka sesuai mekanisme partai  harus di caretaker supaya tidak menghalangi apa yang sudah diputuskan Tim Pilkada PDS.

Pernyataan sah-tidaknya kepengurusan caretaker DPW PDS DKI yang menentukan adalah KPU dengan petunjuk Kementrian Hukum dan HAM. Di luar itu hanyalah tafsiran pribadi-pribadi yang mungkin tidak paham aturan berorganisasi dalam sebuah Partai Politik.

Kami berharap, pengalaman ini menjadi pelajaran yang baik bagi seluruh kader PDS ke depan. Marilah sesuai semangat perjuangan, kita menjadikan hukum sebagai panglima. Demikian juga secara internal kita tidak berpolitik secara emosional saja, namun  harus rasional dan paham adanya  aturan main yang benar yang sesuai dengan undang-undang dan aturan main yang berlaku.

Jakarta, April 2012

DR M.L. Denny Tewu, SE, MM

Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS)

Gereja Melawan Korupsi

Jakarta – Sekitar 50 orang yang tergabung dalam Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) wilayah Jakarta beraksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Sabtu (21/04). Di pinggir jalan tersebut secara bergantian beberapa perwakilan melakukan orasi, menyuarakan jargon “Gereja Melawan Korupsi”. “Kami ingin menyuarakan bahwa gereja juga ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata  Pendeta Manuel Raintung, Sekretaris Jenderal PGI wilayah Jakarta.

Pukul 08.00 WIB, aksi dimulai dengan berkumpul dan jalan bersama dari area parkir pusat perbelanjaan Sarinah, M.H. Thamrin, Jakarta Selatan, hingga Bundaran HI. Beberapa perwakilan dari PGI, gereja-gereja, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan komisi pemuda berorasi di pinggir jalan dengan menggunakan mikrofon lengkap dengan pengeras suara  yang mendukung kejelasan suara para orator.

Aksi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Kristus. Mereka menyuarakan bahwa tindak korupsi melawan pengorbanan Kristus di kayu salib dan mmengingatkan, bahwa  para pemimpin adalah pelayan yang melayani masyarakat bukan menyengsarakan rakyat.

Selain itu bertepatan dengan peringatan hari Kartini sehingga terlihat juga banyak wanita yang berpartisipasi,  yang sebagian besar tergabung dalam Komisi Wanita PGI. Mereka mengajak para warga masyarakat Indonesia, khususnya wanita, melawan korupsi  dan menghormati perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya.

Para peserta aksi membawa berbagai macam spanduk yang bertemakan perlawanan terhadap korupsi yang dibentangkan di bagian barat jalan Bundaran HI. Juga terlihat beberapa polisi yang mengamankan aksi dan lalu lintas yang berakhir pada pukul 09.00 WIB. (Ricky/admin)

RAPIMNAS III PDS

Jakarta – PDS harus menjadi partai yang berbeda dengan partai lainnya. Tidak melakukan kompromi dengan dosa dan kembali ke tujuannya semula di awal pembentukan PDS. Tanpa Tuhan PDS tidak akan ada apa-apanya. Pendeta Pati Stefanus Ginting menyampaikan hal ini dalam acara Perayaan Paskah dan Rapat Pimpinan Nasional ke III PDS di Jakarta pada Selasa (17/4) malam.

Selain pimpinan, kader, perwakilan DPW dari berbagai wilayah di Indonesia dan simpatisan PDS yang hadir pada acara pembukaan, tampak pula beberapa perwakilan partai, baik dari parlemen maupun non-parlemen antara lain PAN, PDP dan PKPI.

Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana Rapimnas, Carol Kadang, menyatakan rasa syukurnya akan terlaksananya acara ini yang walaupun hanya dipersiapkan tidak lebih dari empat hari. Tujuan Rapimnas, katanya untuk membahas kesiapan PDS dalam menghadapi Pemilu 2014 yang sekarang menghadapi ganjalan UU Pemilu, khususnya sistem Parliamentary Threshold (PT) 3,5 % yang diberlakukan secara nasional.

Selaku Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS) Denny Tewu yang membuka acara Rapimnas tersebut menyatakan , PDS tidak khawatir meskipun berat tantangan yang dihadapi PDS pada Pemilu 2014  “Karena kami mengimani, dimana ada keadilan dan kebenaran maka apapun kondisinya PDS siap menghadapi Pemilu 2014,” jelasnya.

Sementara itu, Bendahara Umum PAN, Jon Erizal, yang juga berkesempatan menyampaikan sambutan menyatakan bahwa perjuangan PAN ketika rapat pemutusan UU Pemilu 2014 adalah agar PT tidak berlaku nasional sehingga aspirasi rakyat dari partai kecil tidak terbuang sia-sia. “PAN masih berjuang pada saat itu agar UU tersebut tidak berlaku nasional namun suara PAN ternyata masih kalah pada saat voting,” jelasnya.

Hal tersebut juga dibenarkan Dedi Supriyanto, perwakilan Forum Lima (gabungan lima partai) dari PDP, karena masih ada komunikasi dengan pihak partai non-parlemen ketika rapat. Ia juga menyatakan rencana gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil keputusan tersebut. “Kami bersama 19 partai akan menggugat ke MK pada hari Kamis besok,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan sekaligus teguran dari Pendeta Pati Ginting, apakah benar PDS sudah siap menghadapi Pemilu 2014 dengan mengandalkan Tuhan, Denny menyatakan siap dan akan dibahas persiapan tersebut dalam rapimnas yang akan berlangsung selama dua hari, 17-18 April 2012.  Rapimnas ke III PDS ini mengangkat tema “Implikasi dan Antisipasi UU Pemilu 2012 Bagi Partai Politik”. (Ricky/admin)

Love Care

Jakarta – Bertajuk “Love Care”, Save Generation Ministry  dari Gereja Bethel Indonesia (GBI) Hope bekerjasama dengan Partai Damai Sejahtera (PDS) mengadakan bakti sosial bagi masyarakat di kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (14/4) lalu .

Dalam bakti sosial tersebut diadakan pengobatan gratis dengan melibatkan delapan orang dokter termasuk Gembala Jemaat GBI Hope, dr. Dedy Goandys, dan Bendahara PDS DPW DKI Jakarta, drg. Kristina Hutagaol. Tak kurang 500 kupon dibagikan kepada warga di wilayah kelurahan Ujung Menteng. “Kegiatan ini diadakan karena di sekitar kompleks Inkopau ini masih banyak masyarakat yang tergolong menengah ke bawah, dimana pelayanan kesehatan sekarang semakin mahal baik di Rumah Sakit maupun di klinik, bahkan warga tanpa kupon pun tetap kami layani,” tutur Dedy.

Di samping kegiatan itu, mereka adakan juga  sembako murah, yang dijual setengah harga dari harga sebenarnya, dengan menebus kupon seharga Rp 20.000,00 per kupon. Sejumlah 300 kupon disediakan panitia kegiatan. Kegiatan lainnya adalah penggalangan dana KKR yang akan diadakan oleh pemuda (youth) GBI Hope pada 28 April mendatang, dengan menjual pakaian bekas dengan harga murah.

Dalam kesempatan ini tampak hadir Cawagub DKI Jakarta, Nono Sampono pasangan dari Cagub Alex Noerdin,  yang diusung oleh PDS. Dia yang membuka acara tersebut sekaligus menyampaikan beberapa hal mengenai hal yang akan dilakukannya bila terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 11 April nanti.

Dia memaparkan juga  rencana kerjanya yaitu pendidikan 9 tahun dan kesehatan gratis, Jakarta bebas banjir dan macet serta premanisme. Jika dalam rangka tiga tahun hal-hal tersebut tidak tercapai,dia  bersedia untuk mundur dari jabatannya kata dia.

Acara ini dihadiri pula oleh kader PDS seperti Ruben (DPC Jakarta Timur), Hutahuruk (Depran Cakung) dan Herbert Mangunsong (DPR-an Duren Sawit). (Ricky/admin)

Pengambilan Keputusan RUU Pemilu

Jakarta – Setelah melalui voting lagi di paripurna,  DPR  akhirnya  memutuskan parliamentary threshold (PT) dalam RUU Pemilu. Anggota Dewan sepakat PT sebesar 3,5 persen berlaku secara nasional.

Menanggapi hal ini Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS), Denny Tewu mengakui bahwa  angka 3,5 % merupakan angka yang cukup besar bagi PDS, walaupun dia masih meyakini potensi PDS masih tetap terbuka karena yang pasti Parpol yang berani mengikuti Pemilu 2014 diperkirakan tidak akan lebih dari 15 Parpol.

“Dengan perkiraan perhitungan kecendrungan partai-partai besar suaranya terus menurun dan penyebaran suara lebih terbatas dibandingkan bila diikuti 38 Parpol, maka peluang bagi PDS untuk mendapatkan suara di atas 3,5 %  masih sangat terbuka,” tukasnya berharap.

Soal apakah setelah pengesahan UU Parpol tersebut masih akan dilakukan uji materi ke MK, dia katakan, kalau hal ini sangat mungkin dilakukan bersama beberapa Parpol Non Parlemen karena beberapa hal yang perlu digugat. “Yang pasti masalah kedaulatan rakyat yang perlu diuji karena kesannya terabaikan, dan masalah keadilan lainnya yang perlu diuji kebenarannya,” ujarnya lagi.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena sangat diskriminati seperti pasal 8 ayat 1 dan 2 dimana hak Parpol non parlemen dijegal kepesertaannya dalam pemilu berikutnya karena harus melalui verifikasi sementara partai parlemen otomatis menjadi peserta pemilu tanpa perlu melalui verifikasi faktual oleh kpu, hal ini tentunya merupakan penghianatan terhadap UU Pemilu sebelumnya yang direvisi secara sepihak demi keuntungan sendiri dengan merugikan pihak parpol non parlemen yang memiliki hak yang sama dalam UU Pemilu sebelumnya. (UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 2 dan penjelasannya). Dia berkeyakinan MK akan menggugurkan pasal perubahan yang diskriminatif tersebut.

Disamping itu perubahan pasal 208 dimana PT diberlakukan secara nasional dengan angka PT 3,5 %, kami anggap itu sangat tidak proprorsional dan menghancurkan kemajemukan di Republik ini, Padahal Pemilu 2009 yang lalu dengan PT 2,5 % yang hangus sekitar 19 juta suara, hal ini bisa saja kader-kader partai dan simpatisan di daerah akan bereaksi keras atas UU Pemilu yang tidak mengakomodasi pada daerah-daerah yang minim jumlah penduduknya, padahal Partai Non Parlemen tertentu kuat suaranya disitu, apa mereka tidak sadari bahwa mereka adalah wakil rakyat dari NKRI sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga melalui UU Pemilu tersebut harusnya seluruh masyarakat Indonesia bisa merasa terakomodasi secara proporsional dengan semangat bhineka tunggal ika.

Tentang pasal-pasal lainnya dalam UU Pemilu itu yang selama ini dianggap krusial dan telah diputuskan bahwa sistem pemilihan Proporsional Terbuka, menurut dia sah-sah saja karena sudah pernah diuji publik di MK pada pemilu yang lalu dan hasilnya diterima oleh MK.

Demikian juga soal alokasi kursi per dapil menjadi 3- 10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD, kata dia, angka ini  cukup moderat. Begitu halnya dengan  sistem perhitungan suara menjadi kuota murni,  bagi PDS sistem penghitungan ini tidak ada masalah.

Dia sampaikan pula sikap PDS secara resmi berkaitan dengan disahkannya UU Pemilu 2012 ini akan diputuskan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PDS pada tanggal 17 – 19 April 2012 di Jakarta, yang akan dihadiri oleh Pimpinan Provinsi dan Legislator PDS seluruh Indonesia. (admin)